Teken MoU bersama Kementerian PKP, BSI dan BP Tapera, BPS Tekankan Pentingnya Peran Data

Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat perannya dalam mendukung kebijakan berbasis data, termasuk di sektor perumahan. Melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), BPS berkomitmen menghadirkan data yang akurat untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP secara tepat sasaran. Penandatanganan MoU ini berlangsung di Jakarta International Convention Center (29/6).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh BPS telah menjadi basis utama dalam proses penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk subsidi perumahan. Dengan kolaborasi ini, BPS memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses terhadap hunian yang layak. “BPS merasa senang bisa terus berkontribusi dalam program strategis nasional seperti ini. Kami hadir dengan menyediakan data DTSEN yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga, termasuk Kementerian PKP dan BP Tapera, agar program FLPP tepat sasaran,” ujar Amalia.

Dalam acara yang sama, dilakukan pula serah terima kunci kepada 32 orang penerima manfaat BSI KPR Sejahtera, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program KPR subsidi FLPP merupakan program andalan pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ara juga mengapresiasi kontribusi BPS, BSI, dan BP Tapera dalam mempercepat pencapaian target tersebut. “Satu rumah subsidi menciptakan setidaknya lima lapangan kerja langsung. Kalau kita bisa bangun 350 ribu rumah, itu berarti 1,65 juta orang bisa bekerja, belum termasuk efek ekonomi lainnya,” jelasnya.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, juga menegaskan bahwa kuota program KPR Sejahtera FLPP tahun ini meningkat signifikan. Hingga akhir Juni 2025, lebih dari 117.000 unit telah disalurkan dari total target 350.000 unit.

Sementara itu, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan komitmen BSI dalam mendukung penyaluran KPR bagi MBR. Peningkatan jumlah penerima manfaat dari target awal 20 orang menjadi 32 orang merupakan bentuk keseriusan BSI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

Melalui kerja sama strategis ini, BPS menegaskan bahwa data statistik bukan hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pijakan penting dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat realisasi rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.