BPS, Kemendagri, dan Kementerian PKP Teken Nota Kesepahaman untuk Dukung Program Perumahan Rakyat

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan data dalam mendukung pelaksanaan program perumahan untuk rakyat. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (24/6) dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam rangka menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Melalui kesepakatan ini, ketiga institusi akan berkolaborasi membangun sistem monitoring terpadu guna memantau perkembangan program perumahan rakyat secara berkala dan menyeluruh. Sistem ini akan menjadi dasar bagi BPS dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan program, baik dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menteri PKP menyampaikan bahwa kerja sama ini mengadopsi pendekatan yang telah diterapkan dalam pemantauan inflasi mingguan oleh Kemendagri yang dimonitor secara aktif oleh BPS. “Kami ingin pendekatan serupa digunakan dalam sektor perumahan. Dengan pemantauan berbasis data, pelaksanaan program 3 juta rumah dapat terarah, terukur, dan dievaluasi secara objektif,” ujar Menteri PKP.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya dalam merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Dengan dukungan data yang kuat dan sistem evaluasi yang akurat, diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata bagi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat secara adil dan merata.

Penandatanganan MoU ini mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan publik yang berbasis data, transparan, dan kolaboratif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#CintaData

#KegiatanBPS

#DataBPS