BPS Rilis Perdana Statistik Perumahan 2026: Akses Rumah Layak Huni Meningkat

Jakarta, (13/8)- Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pertama kalinya merilis Statistik Perumahan 2026. Data BPS menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap rumah layak huni terus meningkat. Namun, masih terdapat tantangan untuk meningkatkan kualitas hunian di berbagai wilayah Indonesia.

Pada 2026, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni mencapai 70,30 persen, meningkat 1,9 persen poin dibandingkan tahun 2025 sebesar 68,40 persen. Artinya, sekitar 70 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni.

Perbaikan akses terhadap rumah layak huni terlihat pada seluruh komponen penyusunnya. Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan meningkat dari 87,10 persen pada 2025 menjadi 87,52 persen pada 2026. Kecukupan luas lantai per kapita meningkat dari 94,66 persen menjadi 94,91 persen. Akses terhadap air minum layak meningkat dari 93,22 persen menjadi 93,71 persen, sedangkan akses terhadap sanitasi layak meningkat dari 85,37 persen menjadi 86,73 persen.

Meskipun seluruh komponen mengalami peningkatan, capaian akses sanitasi layak masih menjadi yang terendah dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

“Perbaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kondisi perumahan. Namun, kita juga perlu melihat lebih jauh apa yang masih menjadi persoalan. Rumah layak huni bukan hanya soal memiliki rumah, tetapi juga apakah rumah tersebut memenuhi seluruh kriteria kelayakan,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/8).

BPS juga mengumumkan 2 indikator yang lazim dijadikan dasar sasaran intervensi program perumahan, yaitu backlog 1 dan backlog 2. Backlog 1 menunjukkan rumah tangga tinggal di rumah bukan milik sendiri, dan tidak memiliki rumah di tempat lain. Dengan kata lain, backlog 1 menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara itu, backlog 2 menunjukkan rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, tetapi belum memenuhi kriteria rumah layak huni.

“Baik backlog 1 maupun backlog 2 menunjukkan perbaikan pada tahun 2026 dibandingkan tahun 2025,” jelas Amalia.

Persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog 1 pada tahun 2026 tercatat 12,39 persen sekitar 9,29 juta, turun 0,61 persen poin dari 13,00 persen atau sekitar 9,64 juta rumah tangga pada tahun 2025. Sementara itu, pada 2026, backlog 2 tercatat sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka ini menurun 1,3 persen poin dari 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga pada 2025.

Berdasarkan wilayah, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 tertinggi pada tahun 2026 tercatat di DKI Jakarta sebesar 39,36 persen, sedangkan yang terendah di Papua Pegunungan sebesar 1,39 persen. Namun, jika dilihat dari jumlah rumah tangga, Jawa Barat memiliki jumlah backlog 1 terbesar dengan angka 2.025,1 ribu rumah tangga.

Sementara itu, provinsi dengan backlog kelayakhunian atau backlog 2 tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 91,76 persen, sedangkan yang terendah di DI Yogyakarta sebesar 7,92 persen. Berdasarkan jumlah rumah tangga, Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 terbesar sebesar 4.527,7 ribu rumah tangga. Meski demikian, Jawa Barat tercatat mengalami penurunan backlog 2 pada tahun 2026.

Berbagai kondisi tersebut menjadi penting dalam mengevaluasi kebijakan perumahan. Pemerintah terus mendorong penyediaan dan peningkatan kualitas hunian melalui berbagai program, termasuk Program 3 Juta Rumah. Dalam Publikasi Statistik Perumahan 2026, berbagai intervensi perumahan dievaluasi berdasarkan tiga skema, yaitu skema pelaksana negara, skema pengembang/pembiayaan perumahan, serta skema swadaya dan gotong royong.

Salah satu program yang dievaluasi adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal dengan program Bedah Rumah. Program yang merupakan skema pelaksana negara ini memberikan dukungan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas atau membangun rumah swadaya dengan prinsip kegotongroyongan.

Pada 2025, capaian program Bedah Rumah tercatat sebanyak 45.073 unit. Sementara itu, pada semester I-2026 angka ini telah mencapai 88.635 unit, lebih tinggi dibandingkan capaian satu tahun pada 2025. Realisasi BSPS pada semester I-2026 tersebar hampir diseluruh provinsi, kecuali Papua Pegunungan. Capaian BSPS di seluruh provinsi di Pulau Jawa sebanyak 32.772 unit atau 36,97 persen atas total capaian semester I-2026.

Program lainnya yang dievaluasi adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pembiayaan dengan persyaratan terjangkau sehingga dapat meningkatkan akses MBR terhadap kepemilikan rumah. Pada tahun 2025, capaian FLPP yang merupakan skema pengembang perumahan ini tercatat sebesar 278.868 unit, terdiri dari 120.976 unit pada semester I-2025 dan 157.892 unit pada semester II-2025. Sementara itu, capaian FLPP pada semester I-2026 tercatat sebesar 91.531 unit atau sekitar 75,66 persen dari periode yang sama tahun 2025.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan pentingnya data dalam membantu menilai kinerja di bidang perumahan menjadi lebih terukur.

“Adanya statistik ini saya yakin ibu punya datanya per daerah, ini kita akan bisa tau daerah mana yang perlu kita genjot, mana daerah yang tekanannya mungkin agak sedikit kurang,” jelas Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meyakini bahwa data yang kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur kinerja kementerian.

"(Kinerja kementerian, red) yang kuantitatif itu bisa (sangat terukur, red) dalam data BPS seperti yang digunakan oleh Kemendagri dan diikuti oleh Kementerian Perumahan,” jelas Ara.

Publikasi Statistik Perumahan 2026 disusun menggunakan data Susenas Maret 2025 dan Maret 2026 serta Sakernas Februari 2026 yang diselenggarakan BPS. Data tersebut dilengkapi dengan data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, BP Tapera, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero). Data yang disajikan mencakup tahun 2025 serta semester I 2026.

Narahubung Media

Favten Ari Pujiastuti

Kepala Biro Umum dan Humas

Badan Pusat Statistik 

[email protected]