Kolaborasi BPS-BNPP-Kementerian PKP: Percepatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Perbatasan

Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemetaan backlog ketidaklayakhunian di 40 kabupaten/kota menjadi fondasi percepatan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan. Hasil analisis mengungkap tantangan besar, sebagian wilayah bahkan mencatat tingkat ketidaklayakhunian hingga sekitar 85 persen.

Berbekal data yang akurat, mutakhir, dan tepercaya, pemerintah kini mampu menetapkan prioritas wilayah dan sasaran penerima manfaat secara lebih presisi. Kunci percepatan ini terletak pada kolaborasi lintas pemangku kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengelola perbatasan, hingga mitra pembangunan. Integrasi data menjadi jembatan koordinasi yang memperkuat sinergi program, meminimalkan tumpang tindih intervensi, serta memastikan sumber daya diarahkan ke wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan.

Dampak yang dituju tidak sekadar perbaikan fisik hunian, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan secara menyeluruh.

Dengan pendekatan berbasis data yang diperkuat kolaborasi, program ini mendorong penurunan signifikan rumah tidak layak huni, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, efektif, serta berkelanjutan.

#SadarStatistik

#KegiatanBPS

#DTSEN

#Perumahan

#StatistikBerdampak