BPS Perkuat Dukungan Data Penanganan Bencana di Sumatra

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat dukungan data untuk percepatan penanganan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hal ini disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana antara DPR RI dan Pemerintah di Banda Aceh (10/1). Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, M. Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Pengelolaan data bencana yang dilakukan oleh BPS dibagi menjadi data prabencana dan pascabencana. Untuk data pascabencana terdiri dari: (1) respon cepat data; dan (2) pendataan langsung di lapangan.

Dalam rapat tersebut, BPS memaparkan proses pendataan rumah tangga serta hunian dan infrastruktur terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi. Pendataan lapangan akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Pendataan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini akan memanfaatkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data yang telah dikumpulkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta data yang akan dikumpulkan BPS di lapangan. Proses ini mencakup pendataan keluarga terdampak, pencatatan kondisi rumah, pendataan infrastruktur publik, serta pemadanan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Pada tanggal 14 Januari 2026, BPS akan mengerahkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 40 pegawai BPS Pusat yang diterjunkan di lapangan, serta melibatkan pegawai BPS di 52 kab/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar sebanyak 1059 orang.