Surabaya – Tepat di jantung ibu kota Provinsi Jawa Timur, sebanyak 115
peserta hadir dari BPS Provinsi seluruh Indonesia dalam rangka Rekonsiliasi
Data Laporan Keuangan BPS 2019 (15/10). Kegiatan rekonsiliasi ini
diselenggarakan dalam rangka menyeragamkan pemahaman dan konsep baik di level
satker maupun instansi. Darusman, Kepala Bagian Akuntansi BPS sebagai ketua
penyelenggara kegiatan melaporkan bahwa kegiatan ini
diikuti oleh para operator SAIBA dan operator SIMAK-BMN dari setiap satker BPS
Provinsi.
“Pada prinsipnya laporan keuangan harus akurat, berkesinambungan dan
akuntabel,” tegas Hanif Yahya, Kepala Biro Keuangan ketika menyampaikan arahan
dari Sekretaris Utama yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut. “Kita
harus pahami aturannya, awasi pelaksanaannya, dan berikan perhatian lebih,”
lanjutnya. Hanif juga menyinggung kegiatan SP2020 mendatang, yang dari sisi
administrasi, terutama pengadaan-pengadaan barang harus dikawal dengan baik.
Rekonsiliasi yang dilaksanakan selama tiga hari efektif ini juga dihadiri
oleh Kepala Biro Umum BPS, Badar; Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Teguh
Pramono; serta narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB).
Ferdinan Haulian Marpaung dari DJKN menyampaikan
materi terkait laporan dan pengelolaan BMN, sementara Rahmat Mulyono dan Hesti
Pratiwi dari DJPB menyampaikan materi terkait current issue pelaporan keuangan.
