Yogya - “Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu laporan
keuangan BPS tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, red)
menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Hasil ini menjadi modal kita
untuk mengajukan usulan kenaikan TK (Tunjangan Kinerja, red). Upaya ini sudah
berjalan cukup lama dan prosesnya mendekati akhir," ujar Sekretaris Utama
BPS, Adi Lumaksono ketika membuka acara Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) tahun 2018,
(8/10) di Hotel Alana Yogyakarta.
Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi DI
Yogyakarta, J.B Priyono dan 116 peserta yang merupakan operator SAIBA dan
SIMAK-BMN dari BPS, BPS provinsi, Pusdiklat BPS, dan Politeknik Statistika
STIS. Sedangkan narasumber khusus didatangkan dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
Lebih jauh Adi berharap bahwa misi mempertahankan opini WTP
tidak hanya sebatas ucapan saja, tapi menjadi suatu strategi kita bersama. Atas
dasar itulah maka kegiatan ini kita selenggarakan sebagai salah satu ikhtiar
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan BPS.
Selain upaya mempertahankan opini WTP, dalam
laporannya, Kepala Biro Keuangan BPS Herum Fajarwati juga menjelaskan beberapa
maksud kegiatan ini. Diantaranya adalah untuk mendapatkan keseragaman pemahaman
mengenai konsep dan implementasi penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan
BMN BPS di tingkat satuan kerja, wilayah, dan instansi; melakukan kesesuaian
antara data aset pada laporan neraca (SAIBA) dan laporan posisi BMN di neraca
(SIMAK-BMN); dan mengevaluasi pelaporan keuangan periode semester I tahun 2018.
