BPS Dampingi Kunjungan Reses Komisi X DPR RI, Serap Aspirasi di Timur Indonesia

Di awal Oktober ini, BPS sebagai salah satu mitra kerja Komisi X DPR RI mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke sejumlah daerah di timur Indonesia, seperti Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Provinsi Sulawesi Utara

Komisi X DPR RI bersama Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan mengawali kunker reses di Sulut dengan berkunjung ke Kelurahan Dendengan Luar, salah satu Desa Cinta Statistik binaan BPS Kota Manado. Kunjungan tersebut untuk melihat pemanfaatan data sektoral di tingkat kelurahan.

Provinsi Papua Barat Daya

Di tempat lain, Komisi X DPR RI menjaring sejumlah aspirasi masyarakat bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan jajarannya di Gedung Lamberth Jitmau, Kota Sorong. Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud didampingi oleh Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry turut hadir dalam kunjungan tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan data statistik yang dihasilkan oleh BPS, seperti Angka Kesiapan Sekolah dan data lainnya harus menjadi acuan dasar pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Komisi X DPR RI beserta BPS dan mitra kerja lainnya juga turun ke lapangan meninjau beberapa sekolah, di antaranya SMP Negeri 5 Kota Sorong dan SD Negeri 3 Kota Sorong.

Provinsi Papua Pegunungan

Selanjutnya di Papua Pegungungan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah melakukan kunker bersama Komisi X DPR RI ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Rombongan melakukan kunjungan ke SD YPPGI Napua Wamena dan lapangan Pendidikan Wamena.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa pihaknya ingin memperoleh aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah di Papua Pegunungan terkait implementasi dan kebijakan pemerintah. "Kami menyadari kesulitan yang dihadapi oleh daerah pada saat ini. Mudah-mudahan dalam forum ini, kami dapat menyuarakan apa yang daerah rasakan, sebagai masukan sehingga menjadi referensi penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan," ujarnya.