Penguatan Kemitraan BPS-Komisi X DPR RI dalam Pembangunan Daerah

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke tiga daerah, yaitu Aceh, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta (25/7). Kunker ini bertujuan melihat secara langsung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, sains dan teknologi, pemuda dan olahraga, perpustakaan, dan statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai mitra Komisi X memberikan dukungan dalam kunker ini, khususnya dalam bidang statistik untuk pembangunan daerah.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti hadir langsung dalam kunker Komisi X ke Kantor BPS Provinsi DIY. Dalam kunjungan tersebut, Komisi X yang dipimpin Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X menyampaikan harapannya agar BPS dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi X, khususnya melalui penyediaan data pendidikan yang berkualitas hingga level wilayah terkecil, mengingat Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan.

Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah (Jateng), Komisi X menyoroti kondisi sektor pendidikan di Jateng yang berdasarkan data BPS memerlukan perhatian dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah mengatakan salah satu tantangan dalam pendidikan di Jateng adalah kesiapan lulusan sekolah vokasi untuk masuk dunia industri. Plt. Sestama BPS, Moh. Edy Mahmud hadir mewakili BPS dalam kunker dan menyampaikan data pendidikan.

Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan mewakili BPS dalam kegiatan kunker Komisi X di Provinsi Aceh. Pertemuan bertempat di Balai Kota Banda Aceh dipimpin oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian dan dibuka oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Komitmen Pemkot Banda Aceh terhadap statistik, di antaranya adalah penguatan walidata dalam pembinaan produsen data. Walikota Banda Aceh menyampaikan harapannya terkait asistensi langsung BPS untuk Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia. Dadang menyampaikan pentingnya menjaga kolaborasi di bidang statistik. BPS sangat mendukung pemerintah daerah melakukan pembangunan berbasis data.