Sinergi BPS, Kementerian PKP, dan Pemda Maluku

Badan Pusat Pusat (BPS), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kementerian PKP, Jakarta (16/9). MoU ini ditandatangani oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait dan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

Melalui penandatanganan MoU ini, BPS bersama Kementerian PKP dan Pemprov Maluku secara resmi menjalin kerja sama dalam Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku. Program rumah subsidi oleh Kementerian PKP dan BP Tapera ini akan dialokasikan sebanyak 3000 unit di Maluku dengan berbasiskan data BPS.

Maruarar menyampaikan bahwa BPS merupakan lembaga yang menjadi rujukan utama dalam penyediaan data nasional sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Amalia menegaskan komitmennya untuk mendukung program perumahan subsidi oleh pemerintah. Ia menyatakan siap menyediakan data yang akurat sehingga penyaluran program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya bagi MBR dan ASN di daerah Maluku.

MoU ini menandai komitmen bersama antara BPS, Kementerian PKP, dan Pemprov Maluku dalam memperkuat sinergi antarlembaga. Dengan pemutakhiran data oleh BPS, diharapkan program perumahan subsidi oleh pemerintah di Maluku dapat dijalankan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.