Sinergi BPS dan Kementerian Pekerjaan Umum: Dorong Validitas Pengukuran Data Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Bidang Pekerjaan Umum di Pendopo Kementerian PU (19/8). Penandatanganan ini menjadi langkah awal dalam upaya menilai efisiensi investasi pembangunan infrastruktur nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur Indonesia.

Kerja sama ini tidak hanya bertujuan pada target penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6 persen pada sektor pekerjaan umum, namun juga pada pencapaian tujuan yang lebih luas, yakni menghapus kemiskinan di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal pada tahun mendatang.

Kehadiran BPS dalam kerja sama ini dinilai sangat penting. Kementerian PU menegaskan bahwa lembaganya membutuhkan data yang sahih dan tepercaya dalam mengukur keabsahan ICOR yang telah dibangun selama ini. “Hanya BPS yang punya kualifikasi dan kualitas untuk mengukur capaian ICOR dari pekerjaan Kementerian PU,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kementerian PU merupakan bentuk kolaborasi strategis antar instansi. Salah satu fokus utama dari MoU ini adalah penguatan pertukaran data antara BPS dan Kementerian PU, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan akurat dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

“BPS berkomitmen untuk terus menyediakan data statistik yang berkualitas, dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan seluruh stakeholder pembangunan untuk bisa terus kita mendalami dalam perhitungan dan analisis ICOR yang mendalam,” tegas Amalia.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara BPS dan Kementerian PU semakin memperkuat basis data nasional serta mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.