Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi antara BPS dan Kementerian Hukum

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) di lingkungan Kementerian Hukum di Jakarta (24/1).

"Kegiatan ini dilakukan di awal tahun, menunjukkan komitmen kementerian/lembaga (K/L) mitra Kementerian Hukum untuk berkolaborasi, bertukar informasi, dan bertransformasi sesuai arahan Presiden," ujar Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum RI.

Plt. Kepala BPS dan Menteri Hukum menandatangani MoU antara BPS dan Kementerian Hukum tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan atau informasi statistik pada bidang hukum. Selain dengan BPS, Kementerian Hukum juga melakukan penandatanganan MoU dan PKS dengan sejumlah K/L dan bank.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan pemerintahan, mengatur mekanisme kerja sama antara Kementerian Hukum dan mitra kerja sama K/L di Indonesia, memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan, serta peningkatan manfaat kerja sama.