Jelang Sensus Ekonomi, Jokowi Kumpulkan Pegawai BPS Hingga Pengusaha di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumpulkan jajaran pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) dan kalangan dunia usaha dalam agenda pencanangan sensus ekonomi 2016 dan pembukaan rapat koordinasi teknis (Rakornis) sensus ekonomi 2016.

Agenda berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Jokowi didampingi oleh beberapa menteri, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Kemudian Kepala BPS Suryamin dan beberapa jajaran pejabat BPS, seperti Adi Lumaksono, Sasmito Hadiwibowo, Kecuk Suhariyanto serta lainnya. Pengusahanya diwakili oleh Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo.

Diketahui pada 1 Mei 2016 akan diselenggarakan sensus ekonomi. Ini merupakan yang keempat kalinya sensus ekonomi dilakukan, sejak yang pertama kali pada 1986.

"Pada 1-31 Mei 2016, dan kami akan mendata seluruh pelaku usaha, seluruh skala usaha di Indonesia," ungkap Suryamin saat memberikan laporan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4/2016).

Pada periode awal sensus ekonomis tahun 1986, BPS berhasil memperoleh data 9 juta usaha di luar sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki survei sendiri. Kemudian pada 1996 berjumlah 19,6 juta usaha dan 2008 berjumlah 22,7 juta usaha. Tahun ini diharapkan bisa mendapatkan 25 juta usaha.

"Kalau kita memperkirakan dengan pertumbuhan yang sama tidak akan kurang 25 juta usaha yang didapat dalam sensus ekonomi 2016 di luar sektor pertanian yang sudah kami sensus pada 2013 ada 26 juta petani," paparnya.

Suryamin menyampaikan agenda Rakornis selama tiga hari ke depan bakal diikuti oleh 192 peserta, yang meliputi 30 pejabat eselon I dan II BPS Pusat serta 162 pejabat eselon II dan III BPS Provinsi.

"Substansi yang dibahas terkait aspek administrasi pengolahan hasil sensus ekonomi 2016 serta strategi BPS dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat bekerja lebih efisien lebih efektif dan tentu untuk mendapatkan data yang terus berkualitas, dan terkait reformasi birokrasi yang saat ini masih gencar dilaksanakan di BPS juga menjadi salah satu agenda pertemuan ini," terang Suryamin.