Beranda    FAQ    Apa dasar hukum pelaksanaan SP2020?

Dasar hukum pelaksanaan SP2020 adalah sebagai berikut: 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. World Population and Housing Programme (UN Recommendation) yang menyebutkan bahwa setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali 4. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati