Jakarta - "Tahun 2016, Siskurtannas telah tercatat menjadi aplikasi pertama yang sukses menerapkan pertukaran data elektronik dengan BPS. Hal ini semakin memperkuat komitmen BPS dalam upaya mendukung terciptanya ketahanan nasional," ujar Akhmad Jaelani, Inspektur Utama (Irtama) BPS. Hal ini disampaikannya saat penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Lemhannas dengan BPS serta BPIP pada Senin (9/12), di ruang nusantara, gedung Lemhannas.
Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas) merupakan model pelayanan informasi dalam upaya mewujudkan target akselerasi pembangunan nasional serta meningkatkan kondisi ketahanan nasional. Sistem informasi yang dibangun oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu memerlukan dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengapresiasi positif kerja sama yang dijalin antara Lemhanas BPS serta BPIP. "MOU ini adalah langkah tindak lanjut antara Lemhanas dan BPS yang sebelumnya sudah terjalin pada tahun 2012," ujar Agus saat memberikan sambutan. Ke depan, Agus berharap relasi yang terjalin kedua pihak bisa lebih erat dan semakin banyak kerja sama yang terlaksana.
Pada kesempatan itu Jaelani juga menyempatkan diri menyosialisasikan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Ia menjelaskan bahwa tahun depan, untuk pertama kalinya di Indonesia, Sensus Penduduk menggunakan basis data dasar kependudukan dari Dukcapil serta dilaksanakan secara online.
Diharapkan seluruh peserta yang hadir pada acara ini dapat menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk berpartisipasi secara aktif pada kegiatan Sensus Penduduk Online (Februari – Maret 2020) ataupun menerima kedatangan petugas BPS (Juli 2020) bagi yang belum berpartisipasi secara online.
