Bogor - "Para pemain memasuki lapangan, Messi bersiap hadapi Ronaldo. Selamat datang kami ucapkan di Kick Off Kegiatan Penyusunan IRIO," sambut dua pemandu acara kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara "Kick Off Penyusunan Inter-Regional Input-Output (IRIO)" di Hotel Aston Bogor, Kamis (24/1). Acara ini bersinergi dengan kegiatan di hari sebelumnya, yaitu "Konsultasi Serentak Penyusunan PDB/PDRB Triwulanan/Tahunan 2018" di tempat yang sama. Peserta yang hadir tak hanya dari internal BPS, namun juga dari perwakilan kementerian/lembaga (K/L).
Dalam sambutannya, Sri Soelistyowati, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS menyampaikan bahwa ini kali pertama BPS menyusun IRIO. "Dalam rangka mendukung rencana pembangunan berbasis spasial, BPS diminta pemerintah untuk menyusun IRIO. Di Indonesia, penyusunan IRIO akan berbasis pada kerangka Supply and Use Tables (SUT) menggunakan data tahun 2016. Untuk itu, akan dilakukan penyusunan SUT nasional serta SUT di 34 provinsi," jelas Lies, begitu Sri Soelistyowati disapa.
Oktorialdi, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pemerataan dan Kewilayahan dalam sambutannya menyampaikan tentang kontribusi yang diharapkan dari IRIO dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Lebih lanjut dia mengatakan, dalam menguatkan sistem perekonomian di Indonesia, pemerintah Indonesia harus mempunyai data interaksi dan mobilitas penduduk, modal, serta investasi. "Kesenjangan antarwilayah masih besar. Penyusunan IRIO merupakan prioritas untuk menunjang prioritas nasional kedua RKP tahun ini, yaitu pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman," ujarnya.
Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam keynote speech-nya juga sependapat jika kesenjangan antarwilayah masih menjadi masalah dalam perekonomian Indonesia. Dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa masih mendominasi. "Dari data laju pertumbuhan (ekonomi, red)-nya dan share (PDRB, red)-nya, PR-nya adalah menurunkan kesenjangan antarwilayah, antarpulau, antarprovinsi," tambah Kecuk. Oleh karena itu, penyusunan IRIO dinilai dapat menjawab permasalahan tersebut.
Namun, BPS tak bisa bekerja sendiri. Kecuk menilai fase 'krusial' bagi keberhasilan penyusunan IRIO adalah komitmen bersama dengan para stakeholder. Perlu adanya kolaborasi BPS dengan antarkementerian/lembaga dalam menyampaikan berbagai jenis data yang dibutuhkan dalam penyusunan IRIO.
Para peserta juga dibekali pengetahuan tentang IRIO dari dua narasumber, yaitu D.R Priyarsono (Guru Besar IPB) dan Hidayat Amir (Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI).