Jakarta – Tanggal 16 Juli 2018 lalu, BPS mengumumkan angka kemiskinan Indonesia Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Angka ini lantas membuat banyak pihak bereaksi karena menyentuh angka satu digit dan menjadi terendah sejak krisis moneter 1998. Forum Merdekat Barat 9 (FMB9) yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI hari ini (30/7) mengangkat hal tersebut untuk dibahas bersama awak media agar tidak menjadi kesimpangsiuran.
Diundang sebagai narasumber adalah Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang S. Brodjonegoro; Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto; dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat.
Kecuk memaparkan penghitungan kemiskinan yang dilakukan BPS berdasarkan konsep kebutuhan dasar. Metodologi ini mengacu pada standar internasional dan banyak dipakai negara berkembang, seperti Filipina, India, dan Vietnam. Ketika ada berita yang mengatakan BPS sengaja menghitung kemiskinan ketika panen raya, Kecuk menanggapi bahwa BPS menghitung angka kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di bulan Maret dan September setiap tahunnya.
“Dilihat perkembangan kemiskinan 1999 sampai Maret 2018, memang untuk pertama kalinya persentase kemiskinan mencapai satu digit, dengan catatan penduduk miskinnya masih banyak yaitu 25,95 juta orang. Masih ada PR yang harus diselesaikan,” terang Kecuk. PR yang harus diselesaikan diantaranya ketimpangan kemiskinan antara kota dan desa yang masih besar serta masih adanya disparitas yang tinggi di antara provinsi.
Bambang Brodjonegoro menanggapi, ”Sudah ada tren membaik, penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat daripada perkotaan. Ekonomi kita harus dijaga agar tidak krisis. Jika tidak, PDB bisa jelek dan kemiskinan melonjak luar biasa. Ini PR besar buat kita. Karena masih banyak yang rentan miskin.”
Kecuk juga memaparkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan adalah bantuan sosial yang berkembang lebih bagus pada triwulan I. Harry mengatakan bahwa di awal tahun 2018 pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memperbarui data para penerima PKH, pendampingan, dan penyaluran yang lebih baik. “Dari sisi kementerian yang mengeksekusi program tersebut, kita berharap ada dampaknya pada pengurangan kemiskinan. Pada faktanya, kontribusi PKH sangat signifikan untuk mengurangi kemiskinan,” kata Harry.
Bambang Widianto melihat dari sisi berbeda. Karena pengaruh makanan sangat besar terhadap Garis Kemiskinan (GK), ia berharap adanya kestabilan harga. “Penurunan kemiskinan tidak hanya bersandar pada bantuan sosial tapi GK itu sendiri. GK itu isinya setara 73 persen adalah bahan makanan, di mana 20 persennya adalah beras. Kalau kita tidak bisa menjaga harga, terutama harga beras, program sebagus apapun itu, maka tingkat kemiskinan akan meningkat,” ujarnya.