1 Mei 2010 | Kegiatan Statistik Lainnya
Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah mengadakan Forum Komunikasi dengan mengundang seluruh anggota Bakohumas dari instansi pemerintah di wilayah Jakarta. Forum yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 bertujuan agar Humas instansi pemerintah di wilayah Jakarta membantu menyosialisasikan SP2010 ini di lingkungan kerjanya.
Acara pertama adalah sambutan dari Ketua Bakohumas, Subagio. Selanjutnya acara secara resmi dibuka oleh Kepala BPS RI Rusman Heriawan yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan sensus penduduk perlu adanya dukungan dari semua pihak agar program Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat pada umumnya mengerti dan menerima kedatangan petugas yang akan menyensus, dan seluruh warga negara Indonesia tidak boleh terlewat, maupun terdata dua kali. Selanjutnya dilaksanakan diskusi panel yang dimoderatori oleh Kepala Biro Humas dan Hukum BPS RI, Sairi Hasbullah, dengan pembicara Arizal Ahnaf (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI), Nina Sardjunani (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas), dan Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).
Arizal menjelaskan tentang Pelaksanaan SP2010 yang akan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia dari tanggal 1-31 Mei 2010. Sebelumnya Arizal menjelaskan tentang sejarah dari sensus penduduk dan mengapa dunia memerlukan sensus. Berdasarkan sejarah, sensus penduduk akan menggambarkan siapa dan sekuat apa rakyatnya (data umur, kesehatan, pangan, dan lainnya), juga memberikan gambaran beragam-ragam ciri, keadaan, dan kebutuhan masyarakat. Juga untuk peramalan masa depan. Setiap pemerintahan yang memiliki kebudayaan dan peradaban tinggi selalu mengutamakan pelaksanaan sensus penduduk.
Sementara Sonny menjelaskan mengapa penduduk perlu disensus. Data kependudukan merupakan suatu informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi. Permintaan informasi meningkat seiring kesadaran akan kebutuhan data kependudukan untuk kebijakan. Dengan data dapat dirancang kebijakan publik dimana tergantung pada kuantitas dan kualitas data. Pencatatan administratif misalnya registrasi vital memiliki kelebihan biayanya murah, mudah, dan tidak tergantung persepsi pewawancara. Kelemahannya pada kualitas data karena kurangnya pelaporan dari masyarakat serta lemahnya konsep, prosedur, dan metodologi yang digunakan. Sementara kelebihan sensus adalah cakupan data yang dihasilkan dapat lebih luas. Namun sensus hanya sepuluh tahun sekali. Oleh karena itu registrasi vital sangat membantu dalam melengkapi penyediaan informasi dinamika hidup.
Ada perbedaan tujuan antara registrasi vital (keperluan legal) dan sensus penduduk (komponen perubahan penduduk). Menurut Sonny registrasi vital hanya menyediakan data dasar berdasarkan asas de jure sehingga under reported. Secara nasional registrasi vital memang bisa berlaku, namun secara regional sangat sulit. Sementara sensus menyediakan data de facto, meskipun tinggal di suatu daerah, namun tercatat di daerah lain. Intinya sensus menyediakan data for any specific geographic area berdasarkan fakta. Sensus memberikan informasi tidak hanya jumlah dan komposisi penduduk saja, tetapi juga komponen perubahan struktur penduduk, seperti fertilitas, mortalitas, dan mobilitas yang memungkinkan kita dapat melakukan proyeksi penduduk secara lebih baik. 'Tanpa sensus, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses data kependudukan'ujar Sonny.
Sedangkan Nina dalam paparannya menjelaskan tentang manfaat sensus penduduk dalam perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik penduduk sebagai objek maupun subjek pembangunan. Informasi tentang karakteristik penduduk yang diperoleh dari sensus penduduk antara lain jumlah dan distribusi penduduk, partisipasi penduduk dalam bersekolah, angka melek huruf, kematian ibu melahirkan, dan kematian bayi, merupakan informasi dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan.
Menurut Nina, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain 1) diseminasi hasil SP2010 perlu ditingkatkan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan; 2) akses agar dapat diperluas baik hardcopy maupun softcopy untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan nasional; 3) perlu kerja sama yang lebih antarinstansi pemerintah dalam penentuan proyeksi penduduk dan indikator di bidang kependudukan, pendidikan dan kesehatan. (Sumber: Varia Statistik Mei 2010 - Humas BPS)
