Badan Pusat Statistik

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2018-2020

« back

Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	2018	2019	2020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82.35	77.21	86.76
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82.35	83.82	86.95
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70.22	65.69	58.82
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	45.96	57.35	42.28
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	80.43	81.71	84.02
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	84.38	83.73	93.38
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	91.47	87.79	92.35
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	92.16	92.65	92.65
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	91.91	88.97	93.84
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	91.18	94.85	86.27
Hak memilih atau dipilih terhambat	95.83	94.80	94.80
Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih	60.00	96.53	96.53
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	74.44	73.67	73.67
Voters Turnout	75.07	82.54	82.54
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	59.61	58.63	59.31
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	30.37	34.91	35.55
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	78.19	78.53	72.44
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	98.93	81.55	81.55
Kecurangan dalam penghitungan suara	92.03	89.95	89.95
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	74.02	78.07	85.76
Perda yang merupakan inisiatif DPRD	40.35	46.16	31.70
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	20.80	16.70	18.80
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	80.25	78.57	73.11
Persentase perempuan pengurus partai politik	98.76	99.07	98.62
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	72.76	73.45	68.81
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1	-	-	-
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41.42	53.43	52.08
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1	-	-	-
Keputusan hakim yang kontroversial	92.46	93.20	95.04
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	88.97	94.12	85.29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020 Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html
Access Time: March 30, 2023, 2:36 pm

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	2018	2019	2020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	77,21	86,76
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	82,35	83,82	86,95
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,22	65,69	58,82
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	45,96	57,35	42,28
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	80,43	81,71	84,02
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	84,38	83,73	93,38
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	91,47	87,79	92,35
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	92,16	92,65	92,65
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	91,91	88,97	93,84
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	91,18	94,85	86,27
Hak memilih atau dipilih terhambat	95,83	94,80	94,80
Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	96,53	96,53
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	74,44	73,67	73,67
Voters Turnout	75,07	82,54	82,54
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	59,61	58,63	59,31
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	30,37	34,91	35,55
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	78,19	78,53	72,44
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	98,93	81,55	81,55
Kecurangan dalam penghitungan suara	92,03	89,95	89,95
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	74,02	78,07	85,76
Perda yang merupakan inisiatif DPRD	40,35	46,16	31,70
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	20,80	16,70	18,80
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	80,25	78,57	73,11
Persentase perempuan pengurus partai politik	98,76	99,07	98,62
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	72,76	73,45	68,81
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1	-	-	-
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	41,42	53,43	52,08
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1	-	-	-
Keputusan hakim yang kontroversial	92,46	93,20	95,04
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	88,97	94,12	85,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020 Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah