Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan » Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Perdagangan Besar

Harga Produsen

Industri Besar dan Sedang

Industri Mikro dan Kecil

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Matrik Investasi

Neraca Arus Dana

Neraca Institusi Terintegrasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan Dalam Negeri

Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Bruto (Pengeluaran)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2018-2020


« back

Data series subyek Politik dan Keamanan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis.


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator
201820192020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat82.3577.2186.76
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat82.3583.8286.95
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat70.2265.6958.82
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat45.9657.3542.28
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama80.4381.7184.02
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama84.3883.7393.38
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama91.4787.7992.35
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok92.1692.6592.65
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok91.9188.9793.84
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok91.1894.8586.27
Hak memilih atau dipilih terhambat95.8394.8094.80
Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih60.0096.5396.53
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)74.4473.6773.67
Voters Turnout75.0782.5482.54
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi59.6158.6359.31
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan30.3734.9135.55
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan78.1978.5372.44
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu98.9381.5581.55
Kecurangan dalam penghitungan suara92.0389.9589.95
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan74.0278.0785.76
Perda yang merupakan inisiatif DPRD40.3546.1631.70
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif20.8016.7018.80
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu80.2578.5773.11
Persentase perempuan pengurus partai politik98.7699.0798.62
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN72.7673.4568.81
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1---
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah41.4253.4352.08
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1---
Keputusan hakim yang kontroversial92.4693.2095.04
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi88.9794.1285.29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020 Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah

Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html

Access Time: March 30, 2023, 2:36 pm

Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator
201820192020
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat82,3577,2186,76
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat82,3583,8286,95
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat70,2265,6958,82
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat45,9657,3542,28
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama80,4381,7184,02
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama84,3883,7393,38
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama91,4787,7992,35
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok92,1692,6592,65
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok91,9188,9793,84
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok91,1894,8586,27
Hak memilih atau dipilih terhambat95,8394,8094,80
Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih60,0096,5396,53
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)74,4473,6773,67
Voters Turnout75,0782,5482,54
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi59,6158,6359,31
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan30,3734,9135,55
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan78,1978,5372,44
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu98,9381,5581,55
Kecurangan dalam penghitungan suara92,0389,9589,95
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan74,0278,0785,76
Perda yang merupakan inisiatif DPRD40,3546,1631,70
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif20,8016,7018,80
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu80,2578,5773,11
Persentase perempuan pengurus partai politik98,7699,0798,62
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN72,7673,4568,81
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1---
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah41,4253,4352,08
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1---
Keputusan hakim yang kontroversial92,4693,2095,04
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi88,9794,1285,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020 Catatan: Mulai tahun 2015 diterapkan dua indikator baru yaitu: 1. Indikator 25 yang semula laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif menjadi kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 2. Indikator 26 yang semula laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif menjadi upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah


Data Series :
  • 2018-2020
  • 2015-2017
  • 2012-2014
  • 2009-2011
Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Badan Pusat Statistik

(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Galeri Infografis
  • Layanan
  • Tabel Dinamis
  • Indikator Strategis
  • PPID
  • Tautan
    • Istilah
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
    • Forum Masyarakat Statistik
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Perdagangan Besar

Harga Produsen

Industri Besar dan Sedang

Industri Mikro dan Kecil

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Matrik Investasi

Neraca Arus Dana

Neraca Institusi Terintegrasi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan Dalam Negeri

Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Bruto (Pengeluaran)

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan