Statistik Berbicara untuk Hunian Nyata di Papua

Kebutuhan akan hunian layak di wilayah Papua masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius. Di Papua Pegunungan, hampir 90% masyarakat belum menempati rumah yang memadai. Sementara itu, di Papua Tengah, lebih dari separuh penduduk juga menghadapi kondisi serupa. Fakta ini menegaskan bahwa pemerataan kesejahteraan, khususnya dalam akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat, perlu dipercepat melalui langkah yang lebih terarah dan berdampak nyata.

Upaya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di enam provinsi di Papua menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam konteks tersebut, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama. Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam menyediakan fondasi data melalui pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini disusun secara presisi hingga tingkat by name by address (BNBA), serta dilengkapi dengan informasi kondisi fisik rumah di lapangan.

Melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, DTSEN diharapkan mampu menjadi rujukan utama dalam penentuan sasaran program. Dengan demikian, alokasi bantuan dan intervensi pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan setiap keluarga Indonesia, termasuk di wilayah Papua, memiliki akses terhadap hunian yang layak sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik di masa depan.