RDP DPR: BPS Laporkan Kinerja Tahun 2019 - Berita dan Siaran Pers

Badan Pusat Statistik

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Tabel Publikasi Indikator Kependudukan SUPAS 2025 telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Dalam rangka percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, layanan kunjungan langsung PST pada hari Jumat dialihkan menjadi layanan online: pst.bps.go.id

Beranda

Produk - Berita dan Siaran Pers

RDP DPR: BPS Laporkan Kinerja Tahun 2019

10 Desember 2019 | Kegiatan Statistik Lainnya

Jakarta - Kepala BPS Kecuk Suhariyanto didampingi beberapa jajaran eselon 1 dan 2 memenuhi undangan Komisi XI DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI (9/12). Agenda pertemuan kali ini adalah penyampaian kinerja 2019 dan rencana kerja BPS 2020. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindito yang menyampaikan pentingnya peran BPS dalam perencanaan dan pembangunan. Komisi XI pun berharap pada RDP kali ini, BPS dapat melaporkan capaian kinerja dan rencana kerja pada tahun selanjutnya.

Selanjutnya Kecuk membuka paparan dengan pengenalan BPS kepada para anggota dewan. Selain itu, Ia juga menjelaskan berbagai macam data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Beberapa diantaranya adalah terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Banyak tanggapan dan pertanyaan dari anggota komisi XI DPR, salah satunya dari Misbakhun yang mempertanyakan bagaimana metodologi dalam penghitungan IDI. “Angka ini sangat krusial dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia sehingga diperlukan metodologi yang jelas serta acuan pelaksanaan yang lebih baik sehingga angka yang dihasilkan dapat dipercaya,“ lanjut Misbakhun.

Selain itu, ada permasalahan yang cukup serius yang ditanggapi beberapa anggota dewan yaitu mengenai kemiskinan. Mengapa penting, sebab masalah ini termasuk ke dalam prioritas 1 RKP 2020. Pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menghitung seberapa banyak jumlah orang miskin akan tetapi harus memahami juga sejauh mana tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan tidak hanya sekedar angka tapi harus ada pendekatan yang lebih dari sekedar angka, lebih dari sekedar statistik, harus ada pendekatan yang partisipatif. Hal ini perlu kerja keras dari kita semua” ujar Anis, salah satu anggota dewan yang hadir.

Berita dan Siaran Pers Terkait