Workshop Kegagapan Penanggulangan Kemiskinan di DPR

10 Oktober 2016 | Kegiatan Statistik Lainnya

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah mengatakan, konsep yang dipakai BPS dalam mengukur kemiskinan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mendasar yakni makanan dan bukan makanan,” ujar Sairi. Pendapat tersebut disampaikan Sairi dalam Workshop Badan Keahlian DPR RI (BKD) yang digelar dengan tema “Kegagapan Menanggulangi Kemiskinan Antara Regulasi dan Implementasi”, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/10/2016) lalu.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk turut membuka workshop tersebut. Menurut Johnson Rajagukguk, BKD sebagai lembaga akan terus berupaya agar DPR dalam mengeluarkan kebijakan tidak hanya mengutamakan perspektif politik, namun juga berdasarkan perspektif akademis. Hal itu dimaksudkan agar DPR dapat menghasilkan UU yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu turut hadir sebagai narasumber Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi Zainal Abidin Dulung; Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Anggota Komisi VIII DPR RI; dan Ratna Sarumpaet yang dikenal sebagai seorang aktivis kemanusiaan.

Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyoroti lemahnya sosialasi pemerintah terhadap program pengentasan kemiskinan. Hal itu sering dijumpai ketika melakukan kunjungan kerja ke dapil. Rahayu juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap lamban dalam menyelesaikan kemiskinan. “Bantuan pemerintah banyak jenisnya namun data yang digunakan tidak update. Hal prioritas yang harus dilakukan adalah verifikasi validasi data jumlah orang miskin. Walaupun program pemerintah banyak dan juga bagus namun data yang dipakai tidak update maka tidak akan tepat sasaran,” ungkapnya. Program yang digulirkan ke masyarakat diharapkan menyasar untuk kepentingan rakyat atau pro rakyat. Sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan dasar dan dapat meningkatkan kualitas hidup orang miskin.

Berita Terkait