BPS dan Kemendes PDT Kolaborasi Dorong Pembangunan Desa Lewat Integrasi Data

Dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan merata, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Rabu (23/7) di Kemendes PDT. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pencapaian Asta Cita Ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti bersama Mendes PDT, Yandri Susanto. Keduanya sepakat bahwa penyediaan data yang akurat dan komprehensif menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kerja sama antara BPS dan Kemendes PDT ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem data yang kuat dan terintegrasi demi mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memadukan kekuatan data statistik dan kebijakan pembangunan desa, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta menciptakan tata kelola pembangunan desa yang tepat sasaran. Sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat agar perubahan pembangunan benar-benar berakar dari desa dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.