BADAN PUSAT STATISTIK

 
KONSEP DAN DEFINISI
  1. Konstruksi
    Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/kons­truksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukan­nya. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangun­an air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, jaringan listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain.
  2. Perusahaan
    Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, ber­tujuan menghasilkan barang/ja­sa, ter­letak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan admi­nistrasi ter­sendiri. Badan usaha per­usahan konstruksi dapat berbentuk PT(Persero), NV­/PT, CV, Firma, Koperasi, dan lainnya.
  3. Jaringan Perusahaan Konstruksi
    1. Tunggal
      Adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain dari perusahaan tunggal adalah perusahaan tanpa cabang.
    2. Kantor Pusat/Induk
      1. Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu (divisi).
      2. Cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.
      3. Perwakilan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan dari unit kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.
      4. Unit pembantu (divisi) adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang dalam kegiatannya membantu keperluan unit kegiatan ekonomi yang berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang maupun perwakilan. Unit pembantu (divisi) pada umumnya tidak mempunyai kewenangan.
  4. Kode Identitas Perusahaan (KIP)
    Kode Identitas Perusahaan: adalah Kode yang diberikan oleh BPS RI secara unik untuk mengidentifikasi perusahaan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. KIP ini terdiri dari 9 (sembilan) digit dimana digit 1-2 merupakan kode provinsi, digit 3-4 merupakan kode kabupaten/kota dan digit 5-9 merupakan nomor urut perusahaan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
  5. Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU)
    Nomor Registrasi Badan Usaha: adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam Sistem Teknologi Informasi (STI) LPJKN. NRBU ini terdiri dari 17 digit dimana masing-masing digit mempunyai arti tersendiri seperti pada lampiran 1. NRBU ini tetap berlaku sepanjang Badan Usaha tersebut melakukan registrasi ulang dan NRBU ini akan dicabut dan tidak dapat digunakan lagi bilamana badan usaha tersebut selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang.
  6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
    Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia merupakan klasifikasi baku ekonomi yang terdapat di Indonesia, yang dirinci menurut kategori. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal.
  7. Bidang Pekerjaan Utama
    Merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit dengan kode alphabet. Dalam KBLI seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan U. Dalam hal ini untuk kategori Konstruksi diberi kode F yang terdiri dari:
    1. Konstruksi Gedung (KBLI 2009, 41...)
      Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau seluruhnya.
    2. Konstruksi Bangunan Sipil (KBLI 2009, 42...)
      Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.
    3. Konstruksi Khusus (KBLI 2009, 43...)
      Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau ketrampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sitem alarm dan pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi.
  8. Sertifikat
    Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai perwujudan hasil registrasi, baik yang berbentuk orang perseorangan maupun badan usaha.
  9. Kualifikasi Perusahaan
    Kualifikasi Perusahaan adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan malaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.
    Penggolongan Kualifikasi ini dapat dibagi atas 7 (tujuh) jenjang kompetensinya dalam Gred, yaitu:
    1. B (Besar)
      : Gred 7 dan Gred 6
    2. M (Menengah)
      : Gred 5
    3. K (Kecil )
      : Gred 4 ; Gred 3 dan Gred 2
    4. Perorangan
      : Gred 1
    Penggolongan Kualifikasi Perusahaan
  10. Pekerja
    Pekerja adalah semua orang yang pada saat pencacahan bekerja di pe­r­­­­­­­usahaan, baik pekerja teknik maupun pekerja non teknik. Pekerja Tetap dapat dibagi atas pekerja lapangan dan pekerja di kantor. Dalam hal ini pekerja dapat juga di klasifikasikan sebagai pekerja yang telah mempunyai sertifikat dan yang tidak mempunyai sertifikat.
    1. Pekerja Tetap adalah tenaga kerja yang secara administrasi tercatat sebagai pekerja tetap dan biasanya memperoleh gaji bulanan secara tetap dari perusahaan sepanjang tahun.
    2. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja pada pekerjaan konstruksi yang dikerjakan, dan hanya bekerja selama pekerjaan tersebut masih berjalan. Pekerja ini biasanya dibayar atas dasar upah harian. Contoh: mandor, (kepala tukang), tukang batu, tukang kayu, kenek bangunan, dsb.
    3. Pekerja pada Lokasi Pekerjaan adalah pekerja yang bertugas menangani bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional konstruksi di lapangan. Seperti; arsitek, mandor, tukang, dan sebagainya.
    4. Pekerja Kantor adalah pekerja yang menangani administrasi, kepegawaian, dan umum yang biasanya bertugas di kantor.
    5. Pekerja Terampil adalah pekerja yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT-K) sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
    6. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang pada saat pencacahan telah diselesaikan/ditamatkan.
  11. Balas jasa/Upah Pekerja
    Balas Jasa pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Balas jasa pekerja yang berbentuk barang/jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat penyerahan barang tersebut.
    1. Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
    2. Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
    3. Hadiah, bonus, dan sejenisnya adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja karena prestasi pekerja kepada perusahaan.
    4. Hadiah adalah pengeluaran perusahaan berupa uang atau barang yang diberikan kepada pekerja karena prestasi pekerja.
    5. Bonus adalah hadiah yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan mengalami kemajuan atau peningkatan keuntungan yang biasanya dibayarkan setahun sekali.
    6. Asuransi pekerja yang dimaksud adalah pengeluaran perusahaan/usaha yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga penyelenggara asuransi atas nama pekerja, yang terdiri dari: asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa.
    7. Upah pekerja harian lepas adalah nilai upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harian lepas yang bekerja pada pekerjaan konstruksi.
  12. Nilai Pekerjaan Konstruksi
    Nilai pekerjaan konstruksi adalah nilai pekerjaan dikurangi nilai pekerjaan yang disubkontrakkan dikalikan realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan.
    NK
    = (NP – NS) x % NR
    NK
    = Nilai pekerjaan konstruksi
    NP
    = Nilai proyek
    NS
    = Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan
    % NR
    = Persentase realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan.
    % NR didapat dari persentase pekerjaan yang diselesaikan akhir periode survei dikurangi persentase pekerjaan di awal periode survei.
  13. Nilai Pemakaian Bahan/Material
    Nilai pemakaian bahan/material adalah seluruh nilai bahan/material yang dipakai untuk setiap pekerjaan selama tahun 2012 baik yang disediakan perusahaan maupun yang disediakan pemilik pekerjaan. Bahan/material yang disediakan perusahaan dicatat di pengeluaran sedangkan bahan/material yang disediakan pemilik dicatat pada pendapatan perusahaan.
  14. Nilai dari pendapatan lainnya
    Nilai dari pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan utama usaha konstruksi, seperti: jasa desain gambar, konsultan, penggunaan modal jasa konstruksi, sewa tanah, sewa bangunan, sewa peralatan konstruksi, sewa alat berat konstruksi, dari bunga, deviden, hak cipta, dan kegiatan lainnya.
  15. Pengeluaran usaha
    Pengeluaran usaha adalah seluruh jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusaha. Pengeluaran dibedakan menurut biaya khusus dan biaya umum.
    1. Biaya khusus kegiatan konstruksi
      Biaya khusus kegiatan konstruksi adalah pengeluaran yang khusus dan berhubungan langsung terhadap output/ konstruksi yang dihasilkan. Biasanya pengeluaran ini mempunyai peran/kontribusi nilai yang paling besar dibandingkan pengeluaran lainnya, biaya khusus dalam konstruksi adalah biaya bahan/material yang digunakan selama tahun 2012 oleh setiap pekerjaan.
      Biaya bahan/material yang digunakan dan dicatat di pengeluaran adalah biaya bahan/material yang disediakan oleh perusahan, sedangkan biaya bahan/material yang disediakan pemilik dicatat pada pendapatan perusahaan.
    2. Biaya Umum kegiatan konstruksi
      Biaya umum adalah pengeluaran yang bersifat umum yang tujuannya untuk menunjang pengeluaran langsung/ utama. Pengeluaran ini biasanya hampir terjadi di seluruh kegiatan ekonomi. Biaya umum mencakup:
      1. Alat tulis dan keperluan kantor adalah biaya semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti kertas, spidol, pensil, tinta printer, karbon, pita mesin tik, map dan kapur.
      2. Ongkos pemeliharaan barang modal dan pembelian suku cadang adalah biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal (gedung dan bangunan, kendaraan bermotor, alat-alat berat, mesin dan peralatan kantor, inventaris kantor lainnya) yang dilakukan baik oleh perusahaan sendiri maupun oleh pihak lain dan bukan dalam rangka pembentukan barang modal.
      3. Pos dan telekomunikasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa pos dan telekomunikasi, seperti: pengiriman surat/paket, telepon, telegram dan teleks.
      4. Jasa angkutan dan pergudangan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa angkutan dan pergudangan, seperti: pengangkutan/ pengiriman material konstruksi dan alat berat kons-truksi oleh pihak lain. Tidak termasuk pengangkutan/pengiriman material konstruksi dan alat berat konstruksi oleh kendaraan milik perusahaan karena besarnya nilai bensin/solar sudah tercakup dalam pemakaian bahan bakar.
      5. Sewa tanah/lahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa tanah yang digunakan untuk usaha konstruksi. Jika sewa tanah/lahan digunakan untuk kegiatan selain usaha konstruksi, maka besarnya sewa untuk tanah/lahan yang dihitung hanya sewa tanah/lahan yang digunakan untuk usaha konstruksi saja, tidak termasuk kegiatan lainnya.
      6. Sewa bangunan/gedung adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa bangunan/gedung yang digunakan untuk usaha konstruksi. Apabila bangunan yang disewa digunakan untuk kegiatan usaha konstruksi dan rumahtangga, maka besarnya sewa untuk bangunan yang dihitung hanya sewa bangunan yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk kegiatan rumahtangga.
      7. Sewa alat adalah biaya yang dikeluarkan untuk sewa alat yang digunakan untuk usaha konstruksi.
      8. Asuransi (selain asuransi pekerja) adalah pengeluaran perusahaan/usaha yang dibayarkan kepada yayasan/ lembaga penyelenggara asuransi untuk barang modal yang dimiliki perusahaan, seperti: asuransi kendaraan, peralatan berat, gedung, dan lainnya.
      9. Promosi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperkenalkan hasil produk perusahaan konstruksi dengan cara-cara yang khas, baik yang dikerjakan sendiri ataupun pihak lain.
      10. Air bersih adalah nilai pemakaian air yang dibeli dari perusahaan air minum/pengelola air minum ataupun pihak lain dan dipergunakan untuk usaha konstruksi.
      11. Bunga atas pinjaman adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada pihak bank untuk membayar bunga pinjaman perusahaan tersebut kepada pihak bank yang bersangkutan.
      12. Pajak tidak langsung
      13. Biaya penelitian dan pengembangan (R & D)
      14. Lainnya adalah biaya yang dikeluarkan selain yang tersebut di atas.
    3. Bahan/material yang digunakan hanya pada Pekerjaan Utama
      Bahan/material yang digunakan hanya pada pekerjaan utama adalah jumlah biaya bahan/material yang digunakan hanya pada pekerjaan utama yang dimulai dan diselesaikan pada tahun 2011.
  16. Biaya listrik
    Biaya listrik adalah nilai seluruh pemakaian listrik untuk penerangan, menjalankan mesin, dan keperluan lainnya yang dibeli dan dipergunakan untuk usaha konstruksi.
  17. Biaya bahan bakar dan pelumas
    Biaya bahan bakar dan pelumas adalah nilai seluruh pemakaian bahan bakar dan minyak pelumas yang digunakan untuk alat transportasi, alat berat konstruksi, peralatan konstruksi, mesin pembangkit listrik, dan lain-lain untuk keperluan perusahaan konstruksi, seperti: bensin, solar, minyak diesel, LPG, gas kota, pelumas, dan minyak tanah.
  18. Modal
    Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang biasa menghasilkan pendapatan.
    Modal dibedakan menjadi:
    1. Modal kerja adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola, seperti: uang tunai dan persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha.
    2. Barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti: mesin, kendaraan, tanah, alat-alat berat konstruksi, peralatan konstruksi, gedung, meja, kursi, lemari, dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan sebagai sarana/alat usaha.
      Barang modal tetap dibedakan menjadi:
      1. Tanah/lahan adalah tanah/lahan yang digunakan untuk usaha.
      2. Bangunan adalah bangunan yang digunakan untuk usaha, bangunan yang digunakan selain untuk usaha konstruksi (tercampur dengan rumah tangga/usaha lain) maka nilainya tidak perlu diperkirakan.
      3. Alat berat/mesin konstruksi adalah alat berat/mesin yang digunakan dalam kegiatan konstruksi.
      4. Kendaraan adalah alat yang berfungsi untuk mengangkut/ memindahkan barang maupun penumpang, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang digunakan untuk usaha.
      5. Barang modal lainnya adalah barang modal tetap selain yang disebutkkan di atas.
    3. Barang Modal Menurut Keadaannya
      Menurut keadaan barang modal dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
      1. Barang modal baru adalah barang modal yang belum pernah digunakan di dalam negeri. Barang modal yang pernah digunakan di luar negeri lalu diimpor dan belum pernah digunakan di dalam negeri dikategorikan sebagai barang modal baru.
      2. Barang modal bekas dalam negeri adalah barang modal yang sudah/pernah digunakan di dalam negeri.
    4. Pembuatan/Perbaikan Besar Barang Modal
      Menurut pelakunya, pembuatan/perbaikan besar barang modal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
      1. Pembuatan/perbaikan besar barang modal yang dikerjakan oleh pihak lain adalah pembuatan/ perbaikan yang dapat menambah/menaikan kapasitas dan umur barang modal dimana pengerjaan serta keperluan bahan-bahan menjadi tanggung jawab pihak lain yang mengerjakan.
      2. Pembuatan/perbaikan besar barang modal yang dikerjakan sendiri adalah pembuatan/perbaikan yang dapat menambah/menaikan kapasitas dan umur barang modal dimana pengerjaan serta keperluan bahan-bahan dilakukan sendiri oleh perusahaan.
    5. Penjualan/pengurangan barang modal bekas adalah penjualan/pengurangan barang modal yang dimiliki dan pernah dipakai oleh perusahaan ini kemudian dijual kepada pihak lain.
    6. Penyusutan nilai barang modal tetap adalah pengurangan nilai suatu barang modal disebabkan karena pemakaian atau waktu, yang dinilai setiap tahun sehingga pada suatu saat tertentu nilai bukunya menjadi nol.
    7. Penilaian Barang Modal Tetap
      1. Barang modal tetap dinilai berdasarkan pembelian yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi/frangko gudang (at delivered price), termasuk ongkos pemasangan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian seperti komisi dan pajak, sampai dengan barang modal tersebut siap digunakan (ready for use) oleh pemesan. Barang modal tetap yang diperoleh dari hibah dihitung/dicatat berdasarkan harga pasar.
      2. Nilai barang modal adalah nilai kumulatif atas adanya efek penambahan atau pengurangan nilai barang modal.
      3. Catatan
        1. Untuk barang modal yang pembuatannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun seperti pembangunan gedung, maka nilai yang dicatat hanya nilai yang benar-benar telah diinvestasikan selama referensi waktu survei.
        2. Barang modal hasil produksi sendiri dinilai menurut harga pasar. Bila harga pasar untuk barang modal tersebut tidak tersedia, maka penilaiannya berdasarkan seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk nilai tenaga kerja sendiri. Contoh: pembangunan gedung kantor perusahaan konstruksi yang dikerjakan sendiri oleh perusahaan tersebut merupakan barang modal hasil produksi sendiri.
        3. Barang modal yang dibeli secara kredit dinilai berdasarkan harga pasar pada saat barang modal tersebut siap digunakan, termasuk biaya yang dikeluarkan berhubungan pemasangan barang modal dilokasi produksi. Bunga yang dikeluarkan perusahaan/usaha atas kredit barang modal ini tidak perlu dimasukkan ke dalam nilai barang modal tersebut.
        4. Barang modal tetap yang terbakar/hilang adalah merupakan pengurangan barang modal tetap dan penilaiannya berdasarkan nilai transaksi yang terjadi apabila barang modal tersebut dijual.
        5. Apabila perusahaan mengangkut sendiri barang modal yang dibelinya maka pengeluarannya untuk pengangkutan tersebut dimasukkan sebagai pengeluaran barang modal.
        6. `
Metodologi
Jenis Kegiatan Subdit. Konstruksi
  1. Updating Direktori Perusahaan Konstruksi (UDP Konstruksi)
  2. Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTh)
  3. Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTr)
  4. Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP)
  1. Metodologi Updating Direktori Perusahaan Konstruksi (UDP Konstruksi)

    Dalam pelaksanaan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi ini, BPS RI akan mengirimkan frame direktori perusahaan konstruksi kondisi 2013. Sementara BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota juga melakukan perapian direktori perusahaan konstruksi berdasarkan kondisi direktori masing-masing daerah. Hasil perapian direktori ini digabungkan dengan frame direktori yang dikirimkan oleh BPS RI untuk menentukan gabungan perusahaan konstruksi yang berdomisili di daerah bersangkutan.

    Berdasarkan peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11a Tahun 2008 Bab III Bagian keempat pasal 29.4 menjelaskan bahwa Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU) Konstruksi akan dihapus dan tidak dapat digunakan lagi apabila Badan Usaha tersebut tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

    Mengacu pada peraturan di atas dan keterbatasan anggaran yang tersedia, maka BPS provinsi mengalokasikan sampel pengecekan lapang perusahaan konstruksi berbadan usaha di masing-masing kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhatikan bahwa sampel terpilih:

    1. Merupakan hasil matching yang belum termasuk pada direktori 2013 yang dikirimkan oleh BPS.
    2. Bukan merupakan sampel survei perusahaan konstruksi tahunan pada dua tahun terakhir (2012 dan 2013).
    3. Bukan sampel pengecekan lapang perusahaan konstruksi tahun 2012 dan 2013.
    4. Pengalokasian secara proporsional dilakukan dengan mengutamakan urutan dari kualifikasi besar, menengah, dan kecil.
  2. Metodologi Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTh)
    1. Kerangka sampel
      Kerangka sampel perusahaan/usaha konstruksi untuk survei perusahaan konstruksi tahunan 2013 adalah direktori perusahaan konstruksi yang telah di update oleh masing-masing daerah pada kondisi Agustus 2013 dan telah diterima di BPS RI serta telah dirinci berdasarkan kriteria sebagai berikut :
      1. Memiliki kode kualifikasi kecil (2,3,4), menengah (5) dan besar (6, 7)
      2. Melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi tahun 2009 ke atas
      3. Memiliki Kode Identitas Perusahaan (KIP) yang telah diberikan oleh BPS berupa kode wilayah adiministrasi provinsi, kabupaten/kota dan nomor urut perusahaan.
      Populasi perusahaan/usaha konstruksi 2013 adalah sebagai berikut :
      1. Perusahaan besar (kualifikasi 6 dan 7)
        : 1.866 perusahaan/usaha
      2. Perusahaan menengah (kualifikasi 5)
        : 13.560 perusahaan/usaha<
      3. Perusahaan kecil (kualifikasi 2, 3 dan 4)
        : 106.604 perusahaan/usaha
    2. Rancangan penarikan sampel
      Jumlah sampel untuk survei perusahaan/usaha konstruksi tahunan 2013 adalah 12.000 perusahaan/usaha meliputi perusahaan/usaha kecil, menengah, dan besar. Pemilihan sampel untuk survei perusahaan/usaha konstruksi 2013 dilakukan secara independent pada masing-masing kualifikasi perusahaan/usaha. Dengan pertimbangan jumlah populasi perusahaan/usaha konstruksi dan keterwakilan sampel pada setiap kualifikasi perusahaan/usaha serta keterbandingan data dari hasil survei sejenis sebelumnya, maka ditetapkan bahwa untuk survei tahunan perusahaan/usaha konstruksi 2013 dengan jumlah sampel pada setiap kualifikasi perusahaan/ usaha konstruksi adalah sebagai berikut :
      1. Jumlah sampel perusahaan/usaha konstruksi besar (kualifikasi 6 dan 7) adalah 1.866, artinya seluruh perusahaan/usaha konstruksi besar yang ada dilakukan pencacahan lengkap (take all).
      2. Jumlah sampel perusahaan/usaha konstruksi sedang (kualifikasi 5) adalah 7.000, maka pencacahan dilakukan hanya pada perusahaan/usaha konstruksi sedang terpilih (take some).
      3. Jumlah sampel perusahaan/usaha konstruksi kecil (kualifikasi 2, 3, dan 4) adalah 3.134, sebagaimana perusahaan/usaha konstruksi sedang maka pencacahan dilakukan hanya pada perusahaan/usaha konstruksi kecil terpilih (take some).
      Dengan demikian pemilihan sampel hanya dilakukan untuk perusahaan/usaha konstruksi kecil dan sedang saja.
    3. Alokasi sampel perusahaan/usaha per provinsi
      Alokasi sampel perusahaan/usaha konstruksi pada setiap kualifikasi per provinsi dengan menggunakan formula :

      dimana,

      dan

      Metode pengalokasian sampel compromise allocation khususnya pada perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang memungkinkan alokasi sampel melebihi jumlah populasi dalam 1 (satu) Provinsi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka seluruh perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang di provinsi tersebut dilakukan pencacahan lengkap (take all) dan kelebihan alokasi sampel di provinsi tersebut dialokasikan ke Provinsi lainnya yang terdapat perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang relatif banyak dan belum terpilih sampel seluruhnya.
    4. Alokasi sampel perusahaan/usaha konstruksi per Kabupaten/Kota

      Lokasi sampel perusahaan/usaha konstruksi pada setiap kualifikasi per kabupaten/kota dengan menggunakan rumus:

      dimana,

      dan

      Metode pengalokasian sampel compromise allocation khususnya pada perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang dapat menyebabkan alokasi sampel melebihi jumlah populasinya di beberapa kabupaten/kota. Berkenaan dengan hal tersebut, maka seluruh perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang di kabupaten/kota yang kelebihan alokasi sampel dilakukan pencacahan lengkap (take all) dan kelebihan alokasi sampel di kabupaten/kota tersebut dialokasikan ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama yang terdapat perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang relatif banyak dan belum terpilih sampel seluruhnya.

      Selanjutnya sebelum dilakukan penarikan sampel, daftar perusahaan/usaha konstruksi yang terdapat pada kerangka sampel harus diurutkan berdasarkan kualifikasi menurut kabupaten/kota. Pengurutan ini dimaksudkan untuk menjaga sebaran dari kualifikasi di dalam setiap kabupaten/kota.

      Rancangan penarikan sampel direncanakan adalah rancangan penarikan sampel satu tahap, yaitu memilih sejumlah perusahaan/ usaha konstruksi untuk setiap kualifikasi secara linear systematic sampling.

    5. Penggantian Sampel

      Penggantian Sampel Utama (SK13-DSU) hanya dilakukan untuk perusahaan kualifikasi sedang (gred 5) dan kualifikasi kecil (gred 2 sampai 4) yang tutup, tidak ditemukan, pindah alamat, dan pindah sektor. Penggantian sampel ini terlebih dahulu dilaporkan BPS kabupaten/kota ke BPS provinsi agar memberikan sampel pengganti yang diberikan oleh BPS melalui daftar sampel pengganti (SK13-DSP) sesuai dengan kualifikasi yang akan diganti.

      Apabila sampel pengganti juga harus diganti, maka BPS kabupaten/kota dapat melaporkannya ke BPS provinsi agar meminta sampel pengganti tambahan ke Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei cq. Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik dengan tembusan Subdirektorat Statistik Konstruksi.

  3. Metodologi Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTr)
    1. Kerangka sampel
      Survei perusahaan/usaha konstruksi triwulanan merupakan sub sampel dari survei perusahaan/usaha konstruksi tahunan, sehingga kerangka sampel perusahaan/ usaha konstruksi untuk survei konstruksi triwulanan adalah daftar perusahaan/usaha konstruksi yang terpilih pada survei konstruksi tahunan.
    2. Rancangan penarikan sampel
      Jumlah sampel survei perusahaan/usaha konstruksi triwulanan tahun 2013 adalah sebanyak 2947 perusahaan/ usaha, sehingga dalam kurun waktu setahun volume sampelnya adalah 12.000 perusahaan/usaha. Jumlah sampel untuk kualifikasi perusahaan/usaha konstruksi adalah sebagai berikut :
      1. Jumlah sampel perusahaan/usaha konstruksi besar (kualifikasi 6 dan 7) adalah 1.866 perusahaan, artinya seluruh perusahaan/usaha konstruksi besar yang ada dilakukan pencacahan lengkap (take all).
      2. Jumlah sampel perusahaan/usaha konstruksi sedang (kualifikasi 5) adalah 1.081 perusahaan, maka pencacahan dilakukan hanya pada perusahaan/usaha konstruksi sedang terpilih (take some).
      3. Sedangkan untuk perusahaan/usaha konstruksi kecil (kualifikasi 2, 3, dan 4) tidak terkena sampel.
      Dengan demikian pemilihan sampel hanya dilakukan untuk perusahaan/usaha konstruksi sedang saja. Mengingat jumlah sampel perusahaan/usaha kualifikasi sedang (1.134 perusahaan/ usaha) tidak terlalu besar dibandingkan jumlah kabupaten/kota maka alokasi sampel pada kabupaten/kota didistribusikan secara hampir merata di setiap kabupaten/kota dan tidak mengalokasikan sampel pada kabupaten/kota yang memang tidak terdapat perusahaan/usaha konstruksi kualifikasi sedang. Selanjutnya kelebihan jumlah sampel dialokasikan kembali pada kabupaten/ kota yang terdapat cukup banyak/padat jumlah perusahaan/ usaha konstruksi kualifikasi sedang.
    3. Rancangan gugus sampel
      Rancangan gugus sampel yang dilakukan pada survei perusahaan/usaha konstruksi triwulanan adalah gugus sampel berulang (panel), dimana perusahan/usaha konstruksi yang terpilih pada Triwulan I akan terus diamati pada Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
    4. Prosedur penarikan sampel perusahaan konstruksi triwulanan kualifikasi sedang
      Sebelum dilakukan penarikan sampel, daftar perusahaan/ usaha konstruksi kualifikasi sedang yang terpilih pada survei tahunan harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan kabupaten/kota. Rancangan penarikan sampel direncanakan adalah rancangan penarikan sampel satu tahap, yaitu memilih sejumlah perusahaan/usaha konstruksi untuk setiap kualifikasi secara linear systematic sampling.
    5. Penggantian Sampel

      Penggantian Sampel Utama (SK12-DSU) hanya dilakukan untuk perusahaan kualifikasi sedang (gred 5) yang tutup, tidak ditemukan, pindah alamat, dan pindah sektor. Penggantian sampel ini terlebih dahulu dilaporkan BPS kabupaten/kota ke BPS provinsi agar memberikan sampel pengganti yang diberikan oleh BPS melalui daftar sampel pengganti (SK13-DSP) sesuai dengan kualifikasi yang akan diganti.

      Apabila sampel pengganti juga harus diganti, maka BPS Kabupaten/Kota dapat melaporkannya ke BPS Provinsi agar meminta sampel penggati tambahan ke Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei cq. Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik dengan tembusan Subdirektorat Statistik Konstruksi.

  4. Metodologi Survei Usaha Konstruksi Perorangan (SKP)
    1. Cakupan Wilayah
      Survei Usaha Konstruksi Perorangan dilaksanakan di 1.200 Desa/Kelurahan pada 160 Kabupaten/Kota yang tersebar di 33 Provinsi Indonesia.
    2. Pembentukan Kerangka sampel
      Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan desa/kelurahan dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.Kerangka sampel pemilihan desa/kelurahan adalah daftar nama desa/kelurahan kondisi Juli 2012 yang dilengkapi dengan informasi banyaknya usaha konstruksi hasil Sensus Ekonomi (SE2006).Kerangka sampel pemilihan usaha konstruksi adalah daftar usaha konstruksi hasil pencacahan SE2006 dengan Daftar SE2006-L2,yaitu isian pada Daftar SE2006-L2 Rincian 11 yang berkode 9 (usaha rumahtangga) dan Rincian 14.d berkategori NK (Non kualifikasi). Kerangka sampel ini dimutakhirkan dengan Daftar SKP13-P .
    3. Metode Pemilihan Sampel

      Survei dirancang menggunakan desain sampel 2 (dua) tahap (two-stage sampling design), dengan prosedur pemilihan sampel sebagai berikut:Tahap pertama, pada setiap kabupaten/kota dipilih desa/kelurahan secara probality proportional to size (PPS) dengan size jumlah usaha konstruksi perorangan hasil SE2006.Tahap kedua, dari setiap desa/kelurahan terpilih, dipilih sejumlah usaha konstruksi perorangan dari hasil pendaftaran usaha konstruksi perorangan didesa/kelurahan terpilih secara linear systematic sampling.Jumlah sampeldesa/kelurahan dan usaha

      Banyaknya sampel desa/kelurahan SKP13 Konstruksi adalah 1.200 desa/kelurahan, dan 12.000 usaha konstruksi perorangan. Alokasi jumlah sampel desa/kelurahan per kabupaten/kota dilakukan secara proporsional berdasarkan banyaknya desa/kelurahan yang terdapat usaha konstruksi perorangan per kabupaten/kota terhadap total usaha konstruksi perorangan di kabupaten/kota terpilih.

    4. Metode Pengumpulan dan Penentuan Responden

      Pengumpulan data pada pelaksanaan SKP13 Konstruksi dilakukan dengan kunjungan dan wawancara langsung dengan responden. Sedang penentuan responden melalui proses identifikasi rumahtangga/usaha konstruksi SE2006 (Daftar SKP13-P) dan snowballing.

      Metode identifikasi responden SKP13 Konstruksi dilakukan dengan cara snowballing. Pendataan dengan snowballing atau getok tular adalah pendataan usaha konstruksi perorangan berdasarkan informasi dari berbagai narasumber termasuk pengusaha yang dikunjungi oleh pencacah. Metode ini dilakukan dalam suatu wilayah desa/kelurahan usaha konstruksi perorangan. Pengidentifikasian dimulai dengan mengkonfirmasi keberadaan pengusaha konstruksi yang tercantum pada Daftar SKP13-P kepada Ketua atau pengurus Satuan Lingkungan Setempat (SLS), seperti Ketua Rukun Tetangga/Dusun/Lingkungan/Jorong, maupun tokoh masyarakat setempat. Hasil konfirmasi dari narasumber ini adalah identifikasi pengusaha konstruksi perorangan, yang selanjutnya harus dikunjungi oleh pencacah. Apapun hasil kunjungan pada pengusaha tersebut, pencacah harus melakukan proses snowballing, yaitu dengan menanyakan kepada pengusaha konstruksi tersebut apakah ada pengusaha konstruksi yang lain yang berada dalam desa/kelurahan tersebut. Informasi yang diperoleh dari narasumber tersebut dicantumkan pada Daftar SKP13-P .

    5. Alokasi Sampel Usaha
      1. Alokasi sampel usaha per kabupaten per bidang pekerjaan utama

        Alokasi sampel usaha menurut bidang pekerjaan utama dihitung secara proporsional dari akar jumlah populasi usaha konstruksi perorangan pada masing-masing bidang pekerjaan utama terhadap penjumlahan dari akar jumlah populasi usaha konstruksi perorangan di setiap kabupaten/kota terpilih. Penghitungan alokasi sampel usaha per kabupaten/kota dilakukan di BPS RI, sedangkan penghitungan alokasi sampel usaha menurut bidang pekerjaan utama dilakukan setelah hasil pemuktahiran (rekapitulasi usaha per desa/laporan Daftar SKP13-RD oleh pengawas) selesai terkumpul dalam satu kabupaten/kota. Adapun rumusnya:

        dengan:
        nij
        : Jumlah sampel usaha konstruksi perorangan di kabupaten/kota i, desa/kelurahan j,
        ni
        : Target sampel usaha konstruksi perorangan di kabupaten/kota i,
        mij
        : Jumlah usaha konstruksi perorangan hasil pemutakhiran di kabupaten/kota i, desa/kelurahan j.

        Bila populasi usaha konstruksi di suatu bidang pekerjaan utama pada wilayah kabupaten/kota kurang dari 10 usaha maka diambil seluruhnya (take all) sebagai sampel.


        CONTOH :

        Dari rekapitulasi usaha konstruksi perorangan menurut bidang pekerjaan utama hasil pencacahan dengan Daftar SE2006-L2 di suatu kabupaten, diperoleh 449 usaha yang bidang pekerjaan utamanya gedung, 3 usaha konstruksi sipil, dan 35 usaha konstruksi khusus. Target sampel usaha untuk kabupaten tersebut diketahui sebanyak 80 usaha. Karena populasi usaha konstruksi sipil sangat sedikit maka terlebih dahulu ditentukan alokasi untuk konstruksi sipil take all sebanyak 3 usaha, dan sebanyak 77 usaha lainnya dialokasikan menurut bidang pekerjaan utama gedung dan khusus seperti berikut ini:

        Uraian Bidang Pekerjaan Utama Jumlah
        Gedung Sipil Khusus
        (1) (2) (3) (4) (5)
        Populasi 449 3 35 487
        Sample 60 3 17 80
      2. Alokasi sampel usaha per desa/kelurahan per bidang pekerjaan utama
        Penghitungan alokasi sampel usaha pada masing-masing bidang pekerjaan utama untuk setiap desa/kelurahan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota setelah pemutakhiran seluruh usaha konstruksi perorangan selesai dilakukan dalam satu kabupaten/kota. Jumlah sampel usaha konstruksi perorangan per bidang kegiatan utama pada setiap desa/kelurahan terpilih dihitung secara proporsional dari akar jumlah usaha konstruksi perorangan di setiap desa/kelurahan terpilih terhadap akar jumlah usaha konstruksi perorangan dalam satu kabupaten/kota untuk masing-masing bidang pekerjaan utama, dengan rumus:
          k = 1, 2, 3
        dengan,
        nijk
        : Jumlah sampel usaha konstruksi perorangan di kabupaten/kota i, desa/kelurahan j, BPU k,
        nij
        : Jumlah sampel usaha konstruksi perorangan di kabupaten/kota i, desa/kelurahan j,
        mijk
        : Populasi usaha konstruksi perorangan di kabupaten/kota i, desa/kelurahan j, BPU k.
        k
        : menyatakan bidang pekerjaan utama (BPU) ( k = 1, 2, 3)
        1
        : Konstruksi Gedung
        2
        : Konstruksi Sipil
        3
        : Konstruksi Khusus

        Dari hasil pemutakhiran usaha konstruksi pada desa terpilih di suatu kabupaten diperoleh populasi usaha konstruksi perorangan dengan bidang pekerjaan utama konstruksi khusus seperti pada tabel berikut pada Kolom (2). Bila target sampel usaha bidang pekerjaan utama konstruksi gedung sebesar 17, maka alokasi jumlah sampel untuk setiap desa dapat dihitung sebagai berikut:

        Tabel. Rekapitulasi populasi usaha konstruksi bidang pekerjaan utama khusus per desa
        Provinsi: …
        Kabupaten/Kota: …

        Desa Populasi usaha konstruksi perorangan bidang kegiatan utama konstruksi khusus (Hasil pemutakhiran) Jumlah sampel
        (1) (2) (3)
        1 12 5
        2 4 3
        3 10 5
        4 9 4
        Jumlah 35 17
    6. Penarikan Usaha Sampel
      Penarikan atau pengambilan sampel usaha dilakukan setelah pemutakhiran usaha dalam satu desa/kelurahan selesai dilakukan dan target sampel per BPU sudah diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota.Tugas penarikan atau pengambilan sampel usaha konstruksi perorangan dalam satu desa/kelurahan dilakukan oleh pengawas. Keterangan pengambilan sampel usaha terdapat pada Daftar SKP13-P Blok VI. Tahapan pengambilan sampel usaha dijelaskan sebagai berikut:
      • Periksa apakah pemberian tanda cek (v) pada Kolom (10) s.d.Kolom (12) sudah benar yaitu terisi hanya jika isian Kolom (7) berkode 1. Cek pula apakah benar setiap baris yang sesuai hanya ada satu tanda cek.
      • Periksa apakah pemberian nomor urut disamping kanan tanda cek pada Kolom (10) s.d.Kolom (12) sudah benar, yaitu berurutan mulai nomor 1 pada Kolom (10) halaman pertama Blok V yang terisi sampai halaman terakhir, kemudian dilanjutkan ke Kolom (11) halaman pertama Blok V yang terisi sampai halaman terakhir, dan nomor halaman pertama pada Kolom (12) sampai halaman terakhir yang terisi. Jika ditemui ada kesalahan, perbaiki kesalahannya lebih dahulu sebelum melakukan pemilihan sampel.
      • Contoh : Untuk Kolom (10) halaman pertama hingga halaman terakhir, pemberian nomor dimulai dari : v1, v2, v3, v4, ....v27. Kemudian lanjutkan pemberian nomor pada Kolom (11) halaman pertama hingga halaman terakhir dimulai dengan nomor v1, v2, v3, .... v11. Selanjutnya pemberian nomor untuk Kolom (12) halaman pertama hingga halaman terakhir dengan nomor v1, v2, v3, ....v7. Contoh pemberian nomor urut Daftar SKP13-P Blok V Kolom (10) s.d. Kolom (12) halaman 1 s.d. terakhir:
      • Hitung interval penarikan sampel per desa/kelurahanj per BPU k (Ijk) untuk pemilihan usaha dengan cara:

        Interval sampel dihitung sampai dua angka dibelakang koma.

      • Gunakan angka random (AR) yang tertera pada Daftar SKP13-P Blok I Rincian 6, untuk mendapatkan nomor urut sampel rumahtangga/usaha pertama (R1) per BPU dengan rumus berikut:
      • Angka random yang tercantum pada Daftar SKP13-P Blok I Rincian 6 adalah angka yang dibangkitkandengan program sedemikian sehingga mengikuti distribusi Uniform dengan nilai antara 0 sampai dengan 1.
      • Catatan: apabila R1<1, maka R1nya adalah 1
      • Selanjutnya gunakan interval sampel per desa/kelurahan per BPU (Ijk ) untuk menentukan angka random pemilihan sampel rumahtangga/usaha berikutnya, yaitu R2, R3, ......., Rnjk sebagai berikut:

        R2 = R1 + Ijk

        R3 = R2 + Ijk

        .

        .

        .

        Rnjk = R(njk-1) + Ijk

      • Nomor urut rumahtangga/usaha terpilih adalah yang memiliki nomor urut tanda cek yang sesuai dengan R1, …, Rnjk dengan membulatkan hasil perhitungan sampai 0 angka dibelakang koma.
      • Lingkari nomor urut pada salah satu tanda cek (v) Kolom (10) s.d. Kolom(12) yang sesuai dengan R1, …, Rnjk
      • Lingkari pula nomor urut rumahtangga/usaha Kolom (1) dan nomor urut usaha Kolom (8) yang berada sebaris dengan nomor urut pada salah satu Kolom (10) s.d. Kolom (12) yang dilingkari.
      • Salin seluruh sampel rumahtangga/usaha tersebut ke Daftar SKP13-DS.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cari Istilah
Istilah Statistik

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (021) 3857046,


Best viewed in Mozila Firefox 4.0 or above and Google Chrome 8.0 or above, resolution 1024x768 or above
Copyright © 2012 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
All Rights Reserved

 
statcap